Apa Itu Pajak Terutang? Kita sering mendengar istilah ini saat musim lapor SPT atau momen tutup buku akhir tahun tiba. Singkatnya, pajak terutang adalah sejumlah pajak yang secara sah wajib kamu bayar kepada kas negara pada suatu saat, dalam masa pajak, atau tahun pajak tertentu. Anggap saja ini semacam ‘tagihan’ resmi yang muncul berdasarkan aturan undang-undang, bukan sekadar angka tebakan yang dibuat-buat oleh petugas fiskus.
Memahami nominal kewajiban perpajakan ini sebenarnya bikin hidup jauh lebih tenang. Seperti kutipan legendaris dari tokoh Amerika Serikat, Benjamin Franklin: “Di dunia ini tidak ada yang pasti selain kematian dan pajak.” Daripada kamu pusing berusaha menghindarinya, jauh lebih baik sistemnya dipelajari pelan-pelan supaya kamu tidak panik saat tanggal jatuh tempo sudah di depan mata.
Bagaimana Cara Menentukan Pajak Terutang?
Menghitung pajak terutang itu sebenarnya punya alur kronologis yang sangat logis.Mari kita bedah satu per satu alurnya agar kamu punya gambaran yang jelas.
1. Menentukan jenis pajak
Langkah paling fondasional, kamu harus tahu dulu sedang berhadapan dengan jenis kewajiban yang mana. Urusan pajak penghasilan (PPh) tentu punya alur yang beda jauh dengan pajak pertambahan nilai (PPN). PPh selalu berurusan dengan uang yang masuk ke kantongmu, entah itu dari gaji bulanan, upah freelance, atau laba bisnis. Sementara itu, PPN urusannya berkaitan dengan konsumsi, yakni saat kamu bertransaksi membeli atau menjual barang dan jasa. Selain dua nama raksasa tersebut, ada pula Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pemilik properti, serta pajak daerah seperti pajak restoran. Masing-masing jenis ini memegang aturan mainnya sendiri.
2. Menentukan objek pajak
Setelah jenisnya berhasil diidentifikasi, sekarang cari tahu apa yang sebenarnya dikenakan potongan. Dalam bahasa formal perpajakan, hal ini disebut sebagai objek. Misalnya kamu bekerja sebagai seorang content creator. Pemasukan dari biaya endorse, bagi hasil iklan YouTube, atau bayaran menulis artikel SEO adalah objek PPh. Namun ingat, tidak semua aliran dana yang masuk ke rekeningmu otomatis terpotong. Sebagai contoh, uang warisan dari orang tua atau pencairan klaim asuransi kesehatan bukanlah objek perpajakan. Pemisahan ini sangat esensial. Kalau kamu memukul rata semua pemasukan, kamu bisa rugi karena membayar terlalu mahal untuk porsi yang seharusnya bebas pajak.
3. Menghitung dasar pengenaan pajak
Tahap ketiga ini ibarat mencari fondasi yang solid sebelum membangun rumah. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai dasar yang nantinya akan dikalikan dengan tarif. Masalahnya, banyak pengusaha yang mengira omzet kotor selalu jadi DPP.
Katakanlah kamu menjual mesin seharga Rp50 juta, lalu kamu memberikan diskon promo Rp5 juta di kuitansi. Uang yang riil jadi acuan transaksi adalah Rp45 juta. Nah, angka setelah diskon inilah yang biasanya menjadi DPP untuk urusan PPN. Proses mencari nilai DPP ini butuh ketelitian tinggi. Kalau fondasi awalnya saja sudah keliru, hasil akhir sebelum dikalikan tarif untuk mendapat pajak terutang pasti ikut melenceng tajam.
4. Menerapkan tarif yang berlaku
Bila angka DPP sudah di tangan, tahap berikutnya adalah mengalikan angka tersebut dengan persentase tarif. Tarif perpajakan sifatnya dinamis dan bisa berubah mengikuti angin kebijakan ekonomi pemerintah. Untuk PPh orang pribadi, sistem yang dipakai adalah tarif progresif berjenjang. Artinya, semakin tinggi penghasilanmu, persentase potongannya makin membesar, mulai dari 5% hingga menyentuh angka 35%. Sementara untuk ranah UMKM yang omzetnya belum menembus limit Rp4,8 miliar per tahun, tarifnya masih sangat bersahabat di angka 0,5% dari peredaran bruto. Biasakan dirimu untuk selalu membaca pembaruan berita ekonomi agar tidak salah memakai rumus yang sudah kedaluwarsa.
5. Memperhitungkan kredit atau pembayaran pajak jika relevan
Langkah terakhir ini sering banget terlupakan, padahal esensinya sangat penting untuk arus kasmu. Anggap saja kredit ini seperti lembaran voucher diskon. Terkadang, saat bertransaksi, penghasilanmu sudah dipotong lebih dulu oleh pihak klien (misalnya bukti potong PPh 23).
Bukti potong dari klien itu adalah uangmu yang dititipkan ke negara lewat pihak ketiga. Nilai dari kertas bukti potong ini nantinya bisa kamu kurangkan dari total kewajiban di akhir tahun. Jadi, beban setoranmu bakal jauh lebih ringan karena kredit berfungsi mengurangi total pajak terutang setahun.
Baca juga : Pajak Terbesar di Indonesia – 5 Daerah Penyumbang Utama
Contoh Pajak Terutang dalam Pengusaha atau UMKM
Agar tidak sekadar membayangkan teori yang rumit, Mari kita pakai studi kasus sederhana biar lebih kebayang di kepala. Katakanlah Mas Budi memiliki usaha kedai kopi yang memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang dapat menggunakan fasilitas PPh Final berdasarkan PP 55 Tahun 2022. Peredaran bruto usaha tersebut mencapai Rp1 miliar dalam satu tahun, sehingga masih berada di bawah batas peredaran bruto Rp4,8 miliar.
Misalnya, peredaran bruto pada bulan Agustus mencapai Rp80 juta. Jika Mas Budi masih memenuhi seluruh ketentuan untuk menggunakan tarif PPh Final 0,5%, pajak yang harus dibayar untuk bulan tersebut adalah:
Rp80.000.000 × 0,5% = Rp400.000.
Dalam skema PPh Final ini, besarnya pajak dihitung berdasarkan peredaran bruto, bukan laba bersih. Karena itu, Mas Budi tidak perlu menghitung laba bersih atau melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan PPh Final bulan tersebut.
Tips Menghitung dan Mengelola Pajak Terutang
Mengelola keuangan bisnis itu sebenarnya soal membangun kebiasaan. Biar urusan akhir bulan ini nggak selalu jadi beban pikiran, coba biasakan rutinitas berikut:
- Simpan bukti transaksi dan dokumen pajak. Jangan pernah membuang invoice, kuitansi, apalagi kertas bukti potong dari klien. Kumpulkan rapi dalam satu map khusus atau amankan di cloud storage.
- Pisahkan transaksi bisnis dan pribadi. Penyakit klasik UMKM. Rekening gado-gado cuma akan bikin kamu kebingungan membedakan mana omzet asli dan mana uang jajan anak.
- Catat omzet dan biaya secara rutin. Nggak harus pakai software mahal. Pakai buku tulis atau spreadsheet sederhana pun aman asal kamu disiplin mencatat.
- Cek tarif serta ketentuan pajak yang berlaku. Aturan ini selalu di-update pemerintah. Sempatkan baca info DJP supaya nggak ketinggalan perubahan tarif.
- Lakukan rekonsiliasi sebelum pembayaran dan pelaporan. Cocokkan ulang angka di buku kas dengan saldo rekening koran sebelum klik tombol lapor.
- Konsultasikan perhitungan jika transaksi bisnis kompleks. Kalau model bisnismu mulai melebar hingga lintas negara, menyewa konsultan jauh lebih hemat daripada bayar denda akibat kecerobohan sendiri.
Kelola Pajak Bisnis Lebih Rapi Bersama Bantu Pengusaha
Berhadapan dengan setumpuk berkas legalitas serta printilan birokrasi negara memang bisa menghisap waktu dan tenaga, terlebih bila keseharianmu sudah dikuras habis untuk memikirkan inovasi penjualan. Daripada membuang jam produktifmu untuk meraba-raba aturan yang memusingkan, jauh lebih efisien jika kamu menyerahkan operasional administratif ini pada mereka yang benar-benar bernapas di bidangnya.
Kini saatnya mempercayakan keutuhan sistem fiskal dan legalitas usahamu pada layanan Bantu Pengusaha, sebuah solusi unggulan dari PT Berkah Alam Nurindo. Mulai dari merapikan pembukuan bulan berjalan, memetakan laporan keuangan akhir tahun, hingga mengeksekusi pelaporan kewajiban SPT, seluruhnya di tangani secara mulus oleh tim profesional bersertifikat. Fokuslah memperluas jangkauan pasarmu, biarkan tim Bantu Pengusaha yang merawat urusan kepatuhan bisnismu!