Membangun bisnis hingga berbadan hukum memang menjadi sebuah pencapaian yang di butuhkan di era saat ini. Namun, di balik pencapaian itu memegang resiko yang cukup besar hingga tanpa kita sadari, yaitu isu pemajakan berganda atau double taxation. Memahami bagaimana pajak ganda di kenakan pada bentuk perusahan apa saja adalah langkah yang cermat untuk memastikan keuntungan bersih tidak habis dan tidak berputar. Tentunya fenomena ini tercantum dalam undang undang perpajakan yang tentunya sudah berlaku di Indonesia. Sayangnya masih banyak pendiri usaha yang baru mengetahui ketika melihat tagihan fiskal akhir tahun. Meskipun sudah telat menyetor pajak bulanan tapi kenyataannya sistem hukum mendeteksi adanya kewajiban lain yang harus di kenakan. Mari kita pahami dan bahas agar kamu bisa melakukan mitigasi sebelum operasional bisnismu tersendat.
Apa Itu Pajak Ganda dan Bagaimana Mekanismenya?
Secara sederhana, pajak ganda terjadi ketika satu aliran penghasilan atau objek ekonomi yang sama di kenakan pungutan pajak lebih dari satu kali oleh otoritas fiskal. Mekanisme ini kerap memicu kebingungan struktural, terutama jika kita menganalisis pajak ganda di kenakan pada bentuk perusahaan secara spesifik. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah alur mekanismenya di lapangan:
- Pajak di tingkat entitas korporasi. Saat sebuah perusahaan mencetak laba bersih dari kegiatan operasionalnya, negara akan langsung memotong Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang saat ini tarif flatnya berada di angka 22% sesuai regulasi UU HPP.
- Pajak di tingkat individu pemilik. Ketika laba bersih yang sudah di potong pajaknya tadi di distribusikan kepada para pemilik modal dalam wujud dividen, aliran dana tersebut kembali di definisikan sebagai objek pajak baru bagi si penerima dana.
- Tumpang tindih yurisdiksi perpajakan. Mekanisme ini juga bisa meledak akibat benturan aturan antar negara, di mana domisili perusahaan (subjek pajak) dan sumber penghasilannya (objek pajak) berada di dua yurisdiksi berbeda yang sama-sama agresif memungut hak pajaknya.
Bentuk Perusahaan yang Berpotensi Dikenakan Pajak Ganda
Banyak pebisnis yang menyangka bahwa semua entitas usaha di perlakukan seragam oleh negara. Padahal praktiknya sama sekali tidak begitu. Pada kenyataannya, pajak ganda di kenakan pada bentuk perusahaan yang memiliki batasan atau pemisahan kekayaan yang tegas secara hukum antara entitas bisnis dan pemiliknya. Mari kita urai jenis-jenis perusahaannya beserta skenario transaksinya:
1. PT yang Membagikan Dividen kepada Pemegang Saham
Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek pajak mandiri yang berdiri sendiri. Ketika PT beroperasi dan mendulang untung, kewajiban mutlaknya adalah membayar PPh Badan. Lalu, sisa laba tersebut (retained earnings) di bagikan ke pemegang saham. Dulu, penarikan dividen ini otomatis langsung di potong PPh final 10% untuk orang pribadi. Ini adalah representasi klasik bagaimana pajak ganda di kenakan pada bentuk perusahaan berbadan hukum; untung PT di potong, untung pemilik juga dipotong. Beruntungnya, berdasarkan payung hukum UU Cipta Kerja dan UU HPP, Dividen yang di terima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dapat memperoleh fasilitas pengecualian pajak sepanjang memenuhi ketentuan investasi yang di atur dalam peraturan perpajakan. Apabila tidak memenuhi syarat pengecualian yang ditentukan, dividen dapat menjadi objek pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan Grup dengan Transaksi Antar Entitas
Apabila kamu menjalankan model holding company yang membawahi beberapa anak perusahaan, transaksi internal antar entitas afiliasi ini posisinya sangat rawan. Sebagai contoh, anak perusahaan A memberikan pinjaman dana tunai atau menyewakan aset kepada anak perusahaan B. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyoroti tajam kewajaran harga transaksinya (transfer pricing). Jika beban bunga atau nilai sewa dianggap berada di bawah atau terlalu jauh di atas harga pasar, DJP punya wewenang mutlak untuk melakukan koreksi positif. Efek berantainya membuat pajak ganda di kenakan pada bentuk perusahaan di dalam grup tersebut. Laba perusahaan A dikoreksi ke atas dan dipajaki lebih mahal, sementara beban biaya di perusahaan B ditolak dan tidak diakui sebagai pengurang pajaknya.
3. Perusahaan yang Memiliki Investasi pada Entitas Lain
Praktik investasi antar korporasi adalah hal lumrah. Ketika sebuah korporasi menanamkan modalnya ke perusahaan lain, mereka mengharapkan return atau imbal hasil berkala. Sesuai ketentuan perpajakan, jika porsi kepemilikan sahamnya di bawah 25%, dividen yang diterima oleh perusahaan investor akan langsung ditetapkan sebagai objek Pajak Penghasilan. Artinya, laba operasional yang sudah dipotong pajaknya di tingkat perusahaan investee, akan kembali dipotong pajaknya saat mendarat di rekening bank perusahaan investor. Realitas hukum ini dengan jelas menegaskan bahwa pajak ganda di kenakan pada bentuk perusahaan penanam modal jika struktur investasinya tidak disusun dengan kalkulasi kepemilikan yang strategis.
4. Perusahaan Multinasional dengan Transaksi Lintas Negara
Bagi entitas bisnis yang memiliki cabang resmi atau aktif bertransaksi dengan vendor dan klien di luar negeri, risiko finansialnya melonjak drastis. Penghasilan yang di dapat di negara sumber akan langsung di potong pungutan pajak luar negeri, seperti withholding tax atas royalti atau jasa konsultan. Kemudian, saat penghasilan kotor itu di gabungkan kembali ke dalam laporan keuangan induk di Indonesia, sistem perpajakan kita akan kembali menghitung pajaknya berdasarkan prinsip worldwide income. Untuk mengurangi risiko pajak berganda, wajib pajak dapat memanfaatkan kredit pajak luar negeri melalui PPh Pasal 24. Namun, pengkreditan tersebut tidak selalu dapat menghapus seluruh beban pajak yang timbul karena terdapat batasan dan persyaratan tertentu dalam perhitungannya.
Baca juga : Kerja Double? Perhitungan Pajak Kerja di 2 Perusahaan Berbeda
Cara Mengurangi Risiko Pajak Ganda Secara Legal
Kamu sama sekali tidak perlu melakukan penggelapan pajak untuk bisa melindungi aset.Terapkan strategi ini:
- Memilih bentuk badan usaha yang tepat. Apakah operasional saat ini benar-benar butuh PT? Di entitas berbentuk CV atau Firma, laba yang di tarik oleh sekutu aktif (prive) bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga murni terhindar dari pemajakan berganda.
- Menyusun struktur kepemilikan yang efisien. Jika melakukan investasi antar-perusahaan, pastikan nilainya memenuhi threshold kepemilikan minimal 25% agar aliran dividennya kebal dari jeratan PPh.
- Melakukan tax planning secara berkala. Analisis dan tentukan porsi yang paling efisien antara pengeluaran gaji direktur, besaran pembagian dividen, dan alokasi laba di tahan untuk modal kerja.
Kesalahan yang Sering Dilakukan Bentuk Perusahaan yang Berpotensi Di kenakan Pajak Ganda
Walau aturannya sudah tertulis gamblang, kasus pajak ganda di kenakan pada bentuk perusahaan tetap saja menelan banyak korban setiap tahunnya. Ini murni akibat deretan kelalaian klasik yang terus d iulangi oleh pemilik usaha:
- Tidak memahami konsekuensi pajak saat mendirikan PT. Sering kali pengusaha terbuai oleh gengsi memiliki PT tanpa menyadari bahwa pemisahan entitas hukum otomatis berarti memisahkan objek pajaknya.
- Mencampurkan keuangan pribadi dan perusahaan. Menggunakan kas PT secara serampangan untuk membayar cicilan mobil pribadi akan langsung dicatat oleh fiskus sebagai dividen terselubung.
- Tidak mendokumentasikan transaksi antar perusahaan. Mengabaikan pembuatan dokumen harga transfer (Transfer Pricing Documentation) yang komprehensif saat bertransaksi dengan perusahaan afiliasi.
Kelola Risiko Pajak Bentuk Perusahaan yang Berpotensi Di kenakan Pajak Ganda Bersama Bantu Pengusaha
Mengamankan omzet dari jebakan pemajakan berganda jelas bukan pekerjaan yang bisa ditangani dengan tebak-tebakan. Regulasi perpajakan selalu berubah mengikuti kondisi ekonomi, dan memahaminya butuh kejelian analisis tingkat tinggi. Jangan biarkan keringat dan kerja kerasmu membangun bisnis menguap begitu saja gara-gara kesalahan administratif. Hubungi tim Bantu Pengusaha untuk membantu kepatuhan pajak bisnis secara menyeluruh.