Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang memenuhi ketentuan sebagai objek pajak. Lalu, apa yang dimaksud dengan bumi dan bangunan?
Bumi mencakup permukaan tanah dan perairan pedalaman. Sementara bangunan merujuk pada konstruksi yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah maupun perairan. Jadi, pembahasannya memang lebih luas daripada sekadar rumah. (pajak.go.id)
Misalnya, seseorang memiliki tanah kosong di kawasan perkotaan. Meskipun belum ada rumah atau bangunan di atasnya, tanah tersebut tetap dapat menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan apabila memenuhi ketentuan.
Hal yang juga perlu dipahami, Pajak Bumi dan Bangunan tidak di kelola dengan satu mekanisme untuk semua jenis objek. Ada PBB-P2 yang menjadi pajak daerah, sementara beberapa sektor khusus masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Jenis Pajak Bumi dan Bangunan yang Perlu Kamu Ketahui
Selama ini, istilah Pajak Bumi dan Bangunan paling sering dikaitkan dengan rumah atau tanah milik pribadi. Wajar, karena itulah yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, cakupannya sebenarnya jauh lebih luas.
1. PBB Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2
PBB-P2 merupakan jenis yang paling mungkin kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Pajak ini berkaitan dengan bumi dan/atau bangunan yang berada dalam lingkup perdesaan dan perkotaan.
Rumah tinggal, tanah kosong, ruko, toko, dan berbagai properti lainnya dapat termasuk di dalamnya selama memenuhi ketentuan.Pengelolaan PBB-P2 berada di pemerintah daerah kabupaten atau kota. Karena itu, aturan teknis dan tarifnya dapat mengikuti peraturan daerah masing-masing.
Inilah salah satu alasan kenapa nominal PBB di satu daerah tidak bisa begitu saja disamakan dengan daerah lain. Lokasinya berbeda, kebijakannya bisa berbeda, dan nilai objeknya pun belum tentu sama.
2. PBB Sektor Perkebunan
Berbeda dengan rumah tinggal, PBB sektor perkebunan berkaitan dengan kegiatan usaha perkebunan.Objeknya dapat mencakup areal yang di gunakan untuk kegiatan perkebunan beserta bangunan atau fasilitas yang mendukung kegiatan tersebut. Penilaiannya juga mempertimbangkan karakteristik lahan dan aktivitas usaha di dalamnya. (pajak.go.id)
Karena itu, jangan membayangkan perhitungannya sesederhana PBB sebuah rumah. Luas areal, pemanfaatan lahan, hingga kondisi objek bisa ikut menentukan nilai pajaknya.
3. PBB Sektor Perhutanan
Ada pula PBB sektor perhutanan yang berkaitan dengan bumi dan/atau bangunan pada kawasan yang di gunakan untuk kegiatan usaha perhutanan.
Dalam sektor ini, objek dapat memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari properti biasa. Ada areal produktif, areal yang belum produktif, kawasan yang di gunakan untuk fasilitas usaha, serta objek bangunan yang mendukung kegiatan tersebut. (pajak.go.id)
Yang perlu di garisbawahi, tidak semua kawasan hutan otomatis masuk kategori objek pajak yang sama. Fungsi kawasan dan kegiatan yang berlangsung di dalamnya tetap perlu diperhatikan.
4. PBB Sektor Pertambangan
Sektor pertambangan punya cerita yang berbeda lagi.PBB pada sektor ini dapat berkaitan dengan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, serta mineral dan batubara. Objeknya mencakup bumi dan/atau bangunan yang di gunakan dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku. (pajak.go.id)
Karena karakteristik lahan dan aktivitasnya berbeda jauh dari rumah atau ruko, pendataan dan penilaiannya juga memiliki aturan tersendiri.Jadi, ketika membicarakan PBB, jangan langsung menganggap semua objek menggunakan cara penghitungan yang sama.
5. PBB Sektor Lainnya
Selain perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, terdapat pula sektor lainnya yang masuk dalam pengelolaan PBB oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan.Kategori ini menunjukkan satu hal penting: objek PBB ternyata tidak sesempit yang sering kita bayangkan.
Untuk masyarakat umum, PBB-P2 biasanya menjadi jenis yang paling relevan. Namun, untuk perusahaan yang bergerak di sektor tertentu, pembahasannya bisa jauh lebih kompleks.
Baca juga : Pengalaman Tidak Lapor SPT Tahunan – Risiko & Solusinya
Perbedaan PBB-P2 dan PBB Sektor Pusat
| Jenis PBB | Cakupan Objek | Contoh Objek | Pengelolaan |
|---|---|---|---|
| PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) | Tanah dan bangunan di wilayah perdesaan atau perkotaan | Rumah, tanah kosong, ruko, kantor, tempat usaha | Pemerintah daerah |
| PBB Sektor Perkebunan | Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan | Perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, dan komoditas lainnya | Pemerintah pusat |
| PBB Sektor Perhutanan | Tanah dan bangunan yang berkaitan dengan kegiatan usaha kehutanan | Kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha | Pemerintah pusat |
| PBB Sektor Pertambangan | Bumi dan bangunan yang digunakan dalam kegiatan pertambangan | Area pertambangan dan fasilitas pendukungnya | Pemerintah pusat |
| PBB Sektor Lainnya | Objek pajak bumi dan bangunan yang masuk kategori sektor lainnya sesuai ketentuan | Objek tertentu di wilayah perairan atau kawasan khusus | Pemerintah pusat |
Pembagian tersebut penting karena menentukan aturan yang di gunakan dalam pengelolaan pajaknya. Untuk pemilik rumah atau tanah biasa, pembahasan biasanya akan berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2.
Apakah Semua Tanah Wajib Bayar PBB?
Tidak selalu. Tanah dapat menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) apabila memenuhi ketentuan, tetapi ada pula tanah atau kawasan tertentu yang masuk pengecualian.
Karena itu, status tanah perlu dilihat dari fungsi, penggunaan, hak atas tanah, serta aturan yang berlaku. Tanah kosong pun dapat menjadi objek PBB. Belum di bangun bukan berarti otomatis bebas pajak.
Apakah Rumah Kos Termasuk Objek PBB?
Rumah kos dapat menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan apabila memenuhi ketentuan sebagai bumi dan/atau bangunan yang dikenai pajak.
Penggunaan rumah sebagai tempat tinggal sekaligus usaha tidak otomatis membuatnya bebas dari kewajiban PBB. Besaran pajaknya dapat di pengaruhi NJOP dan ketentuan pemerintah daerah.Pemilik rumah kos sebaiknya memeriksa data objek dan tagihannya melalui kanal resmi daerah.
Siapa yang Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemilik atau Penghuni?
Secara perpajakan, kewajiban PBB berkaitan dengan pihak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak atas objek tersebut.
Dalam praktiknya, pemilik dan penghuni dapat membuat kesepakatan mengenai siapa yang menanggung biaya PBB. Misalnya, biaya tersebut di masukkan ke dalam kesepakatan sewa.
Namun, kesepakatan pembayaran antara pemilik dan penghuni tidak otomatis mengubah status wajib pajak menurut aturan perpajakan.
Apakah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Harus Dibayar Setiap Tahun?
Ya, PBB berkaitan dengan tahun pajak sehingga kewajibannya perlu diperhatikan secara berkala.Batas pembayaran dapat mengikuti ketentuan pemerintah daerah. Karena itu, jangan hanya mengandalkan ingatan. Simpan pengingat atau cek tagihan secara rutin.
Bagaimana Cara Cek dan Bayar PBB?
Cara mengecek dan membayar PBB bisa berbeda di setiap daerah.Sebagian pemerintah daerah menyediakan layanan melalui situs resmi atau aplikasi. Ada pula yang bekerja sama dengan bank dan kanal pembayaran elektronik tertentu.
Sebelum membayar, pastikan Nomor Objek Pajak dan jumlah tagihan sudah sesuai. Gunakan kanal resmi supaya pembayaran tercatat dengan benar.
Jangan Sampai Lupa Bayar PBB, Cek Kewajiban Pajakmu Secara Berkala
Bagi pemilik rumah, tanah, ruko, maupun properti lainnya, mengecek kewajiban secara berkala jauh lebih aman daripada baru bergerak ketika tagihan sudah menumpuk.
Apalagi aturan pajak dapat mengikuti perubahan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Jadi, informasi yang kamu gunakan sebaiknya berasal dari sumber resmi dan masih berlaku. Daripada mengurus semuanya ketika sudah menjadi masalah, lebih baik sisihkan waktu sebentar untuk mengeceknya sekarang.
Bantu Pengusaha dapat membantu kamu memahami dan mengelola administrasi perpajakan dengan lebih tertib. Dengan pencatatan yang rapi, kewajiban pajak tidak perlu menjadi urusan yang baru diingat ketika tenggat sudah di depan mata.