Mendengar kata “pemeriksaan” dari kantor pajak mungkin membuat sebagian wajib pajak merasa khawatir. Pemeriksaan pajak menjadi salah satu upaya DJP untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. Dengan memahami apa itu pemeriksaan pajak, kamu bisa menghadapi proses ini dengan lebih tenang dan terarah.
Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025, pemeriksaan pajak mencakup serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, serta bukti secara objektif dan profesional. DJP menjalankan kegiatan ini untuk menguji kepatuhan wajib pajak atau memenuhi tujuan lain sesuai peraturan perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Dalam sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji apakah kewajiban tersebut telah dipenuhi dengan benar sesuai ketentuan.
Apa Tujuan Dilakukannya Pemeriksaan Pajak?
Pemeriksaan pajak memiliki beberapa tujuan sesuai dasar dan kriteria pelaksanaannya. Salah satu tujuan utamanya adalah menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Dalam prosesnya, pemeriksa meneliti kesesuaian antara laporan SPT, pembukuan, bukti transaksi, faktur pajak, dan dokumen pendukung lainnya. Pemeriksa juga menyesuaikan pengujian dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan.
Selain menguji kepatuhan, DJP dapat melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain. Contohnya meliputi penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta penyelesaian keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jadi, pemeriksaan pajak tidak selalu berarti wajib pajak telah melakukan pelanggaran. Pemeriksa menentukan hasilnya berdasarkan pengujian dan bukti yang mereka peroleh selama proses berlangsung.
Apa Saja Jenis Pemeriksaan Pajak?
Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di bagi menjadi tiga tipe berdasarkan cakupan dan kedalaman pengujiannya.
1. Pemeriksaan Lengkap
Pemeriksaan lengkap mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang di periksa secara mendalam.
Pemeriksa dapat menguji berbagai pos yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sesuai ruang lingkup pemeriksaan. Karena itu, susun pembukuan dan laporan keuangan secara rapi, serta simpan dokumen transaksi dengan baik agar mudah ditelusuri.
2. Pemeriksaan Terfokus
Pemeriksaan terfokus dilakukan terhadap satu atau beberapa pos dalam SPT dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.
Sebagai contoh, pengujian dapat diarahkan pada pos tertentu yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dokumen yang perlu disiapkan mengikuti ruang lingkup yang diberitahukan kepada wajib pajak.
3. Pemeriksaan Spesifik
Pemeriksaan spesifik menguji satu atau beberapa pos, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara lebih sederhana.
Tipe ini memiliki cakupan yang lebih terbatas dibandingkan pemeriksaan lengkap. Meski demikian, wajib pajak tetap perlu memberikan dokumen dan keterangan yang relevan dengan objek pemeriksaan.
Ketiga tipe tersebut memiliki jangka waktu pengujian yang berbeda. Pemeriksaan lengkap paling lama lima bulan, pemeriksaan terfokus tiga bulan, dan pemeriksaan spesifik satu bulan. Ketentuan khusus berlaku untuk kondisi tertentu, sehingga jangka waktu tersebut perlu di pahami sesuai aturan yang berlaku.
Bagaimana Proses Pemeriksaan Pajak Berlangsung?
Pemeriksaan pajak di lakukan melalui tahapan formal. Berikut gambaran proses pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
1. Pemberitahuan Pemeriksaan
Pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sesuai ketentuan. Wajib pajak juga berhak mengetahui alasan dan tujuan pemeriksaan serta hak dan kewajibannya selama proses berlangsung.
Pastikan kamu memeriksa identitas pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan yang di tunjukkan oleh petugas.
2. Permintaan Dokumen dan Informasi
Pemeriksa dapat meminta buku, catatan, dokumen, data elektronik, serta informasi lain yang berkaitan dengan ruang lingkup pemeriksaan.
Wajib pajak wajib memenuhi permintaan dokumen tersebut paling lama satu bulan sejak surat permintaan di sampaikan, sesuai ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2025.
3. Pengujian Data dan Pembahasan Temuan Sementara
Pemeriksa meneliti dokumen serta mencocokkan data yang relevan dengan kewajiban perpajakan. Jika terdapat temuan sementara, wajib pajak di berikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan bukti pendukung melalui pembahasan temuan sementara sesuai prosedur.
Tahap ini penting untuk membantu memastikan bahwa temuan pemeriksaan di dasarkan pada bukti yang relevan.
4. Penyampaian Hasil Pemeriksaan
Hasil pengujian di sampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), yang di lampiri daftar temuan pemeriksaan.
Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis paling lama lima hari kerja sejak tanggal di terimanya SPHP. Karena waktunya terbatas, tanggapan sebaiknya di susun dengan jelas dan di sertai dokumen pendukung yang relevan.
5. Pembahasan Akhir dan Pelaporan
Setelah penyampaian SPHP, proses di lanjutkan dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Wajib pajak memiliki hak untuk hadir dan membahas temuan sesuai prosedur.
Pemeriksaan di selesaikan melalui penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan tersebut menjadi dasar tindak lanjut sesuai ketentuan perpajakan, termasuk penerbitan surat ketetapan pajak apabila memenuhi persyaratan.
Baca juga : Mengapa Jasa Audit Laporan Keuangan Diperlukan ?
Perbedaan SP2DK dan pemeriksaan pajak
Letakkan di bagian FAQ, tepat setelah pertanyaan “Apa perbedaan pemeriksaan pajak dan SP2DK?”. Ini berguna karena kedua istilah tersebut sering di anggap sama.
| Aspek | SP2DK | Pemeriksaan Pajak |
| Tujuan | Meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memerlukan klarifikasi | Menguji kepatuhan perpajakan atau memenuhi tujuan lain sesuai ketentuan |
| Sifat proses | Permintaan klarifikasi | Proses pemeriksaan formal |
| Tindakan wajib pajak | Memberikan penjelasan dan bukti pendukung yang relevan | Memenuhi permintaan dokumen dan menjalankan hak serta kewajiban selama pemeriksaan |
| Hasil | Klarifikasi dan tindak lanjut sesuai hasil penelitian | Laporan hasil pemeriksaan dan kemungkinan tindak lanjut perpajakan sesuai ketentuan |
Dokumen yang Perlu Di siapkan Saat Pemeriksaan Pajak
Berikut okumen yang dibutuhkan untuk membantu proses pengujian.
- SPT dan bukti pelaporan. Menunjukkan informasi perpajakan yang telah di laporkan.
- Laporan keuangan. Membantu menjelaskan posisi keuangan serta pendapatan dan biaya usaha.
- Buku besar dan catatan transaksi. Menunjukkan pencatatan transaksi keuangan.
- Faktur pajak dan bukti potong. Mendukung pengujian kewajiban PPN dan PPh yang relevan.
- Rekening koran dan bukti pembayaran. Membantu mencocokkan transaksi serta pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- Kontrak dan invoice. Menjelaskan dasar, nilai, dan hubungan transaksi dengan pelanggan atau pemasok.
Apa yang Harus Di lakukan Jika Mendapat Pemeriksaan Pajak?
Ketika menerima pemberitahuan pemeriksaan, kamu dapat melakukan beberapa langkah berikut.
- Periksa identitas pemeriksa, Surat Perintah Pemeriksaan, dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
- Baca ruang lingkup pemeriksaan agar dokumen yang di siapkan sesuai kebutuhan.
- Rapikan pembukuan, bukti transaksi, dan dokumen perpajakan yang relevan.
- Berikan keterangan yang benar berdasarkan catatan dan bukti yang tersedia.
- Catat tenggat waktu pemenuhan permintaan dokumen serta penyampaian tanggapan.
- Pertimbangkan pendampingan konsultan pajak jika membutuhkan bantuan untuk memahami ketentuan atau menyiapkan tanggapan teknis.
Jika menemukan ketidaksesuaian data, jangan langsung mengambil kesimpulan. Periksa penyebabnya dan siapkan penjelasan berdasarkan bukti yang dapat di pertanggungjawabkan.
Persiapkan Administrasi Pajak Bisnis Bersama Bantu Pengusaha
Mengelola penjualan sekaligus memastikan administrasi keuangan tetap rapi memang membutuhkan waktu. Karena itu, pemeriksaan internal secara berkala dapat membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian lebih awal.
Bantu Pengusaha menyediakan layanan pendampingan administrasi bisnis, pembukuan, laporan keuangan, dan perpajakan sesuai kebutuhan usaha. Dengan administrasi yang lebih tertata, kamu dapat mengelola kewajiban bisnis secara lebih terarah.
Konsultasikan kebutuhan administrasi dan perpajakan bisnismu bersama Bantu Pengusaha untuk membantu menyiapkan dokumen serta menjaga pencatatan keuangan tetap tertib.